TUGAS MATA KULIAH KRITIK ARSITEKTUR

KRITIK ARSITEKTUR

Jenis-Jenis Kritik ;

1.    Kritik Normatif (Normative Criticism) Hakikatnya kritik ini adanya keyakinan bahwa di lingkungan dunia manapun bangunan dan wilayah perkotaan selalu dibangun melalui suatu model, pola, sandaran sebagai sebuah prinsip. Norma juga berupa suatu yang tidak konkrit dan bersifat umum dan hampir tidak ada kaitannya dengan bangunan sebagai sebuah benda konstruksi. Kritik Normatif dibagi dalam beberapa metode, yaitu :

·         Kritik Doktrinal (Doctrinal Criticsm) Norma yang bersifat general, pernyataan yang tak terukur.

·         Kritik Terukur (Measured Criticsm) Sekumpulan dugaan yang mampu mendefinisikan bangunan dengan baik secara kuantitatif.

·         Kritik Tipical (Typical Criticism) Norma yang didasarkan pada model yang digeneralisasi untuk satu katagori bangunan yang spesifik.

·         Kritik Sistematik (Systematic Criticism) Norma penyusunan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk satu tujuan.

2.    Kritik Interpretif (Interpretive Criticism) Kritikus pada jenis ini dipandang sebagai pengamat yang professional. Bentuk kritik cenderung subyektif dan bersifat mempengaruhi pandangan orang lain agar sejalan dengan pandangan kritikus tersebut. Dalam penyajiannya menampilkan sesuatu yang baru atau memandang sesuatu bangunan dari sudut pandang lain. Ada 2 teknik dalam menggunakan kritik ini, yaitu :

·         Advocatory, Kritik dalam bentuk penghakiman dan mencoba mengarahkan pada suatu topik yang dipandang perlu. Namun bertentangan dalam hal itu kritikus juga membantu melihat manfaat yang telah dihasilkan oleh arsitek sehingga dapat membalikkan dari objek bangunan yang sangat menjemukan menjadi bangunan yang mempersona.

·         Evocative, Menggugah pemahaman intelektual atas makna yang dikandung pada suatu bangunan. Sehingga kritik ini tidak mengungkap suatu objek itu benar atau salah melainkan pengungkapan pengalaman perasaan akan ruang. Metode ini bisa disampaikan dalam bentuk naratif (tulisan) dan fotografis (gambar).

3.    Kritik Impresionis (Imppressionis Criticism) Kritik ini menggunakan karya seni atau bangunan sebagai dasar bagi pembentukan karya seninya. Kritik impresionis dapat berbentuk :

·         Verbal discourse (narasi verbal puisi atau prosa).

·         Caligramme (paduan kata)

·         Painting (lukisan)

·         Photo image (imagi foto)

·         Modification of building (Modifikasi bangunan)

·         Cartoon (menampilakan gambar bangunan dengan cara yang lebih menyenangkan).

4.    Kritik Deskriptif (Descriptive Criticism) Dibanding kritik lain, kritik ini lebih terlihat lebih nyata (actual). Kritik ini mencatat fakta-fakta pengalaman seseorang terhadap kota. Melihat sesuatu bangunan sebagaimana adanya tanpa me-judge atau me-interprete. Yang masuk metode pada kritik ini adalah :

·         Depictive (gambaran bangunan)

·            Grafis (static).

·            Verbal (dynamic).

·            Prosedur (Process)

·         Biographical (riwayat hidup)

·         Contextual (Peristiwa)

Contoh :

Kritik impressionis

menggunakan karya seni atau bangunan sebagai dasar bagi pembentukan karya keseniannya

MUSEUM SERANGGA

 Sejarah Museum Serangga ( Taman Mini Indonesia Indah )

Pengurus Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) dan Museum Zoologicum Bogoriense (MZB) dengan restu Ibu Tien Soeharto mendirikan Museum Serangga dengan tujuan mengenalkan keanekaragaman khasanah serangga serta merangsang keinginan dan kepedulian masyarakat terhadap peran dan potensinya di alam.

Museum ini menempati areal seluas 500 m2 mengambil bentuk tubuh belalang dan diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 20 April 1993. Pada tahun 1998, atas bantuan Dr. Soedjarwo melalui Yayasan Sarana Wana Jaya, menambah wahana baru berupa Taman Kupu beserta kebun pakan, kandang penangkaran, dan laboratorium yang diharapkan menjadi usaha penangkaran dan pelestarian kupu-kupu yang dilindungi dan langka. Kemudian tahun 2004 bertambah lagi sarana koleksi binatangnya selain serangga.

Jenis serangga dunia diperkirakan sekitar 16% ada di Indonesia. Sebanyak 500 jenis, terdiri atas kupu-kupu (sekitar 250 jenis), kumbang (sekitar 150 jenis), dan kelompok serangga yang lain (sekitar 100 jenis) menjadi koleksi Museum Serangga dan Taman Kupu (MSTK). Diorama-diorama yang dapat dilihat meliputi pesona kumbang nusantara, peranan serangga tanah dalam ekosistem dan pelestarian ekosistem, peta serangga Indonesia, serangga-serangga perombak, peta kupu-kupu Indonesia, kupu-kupu Bantimurung, dan serangga-serangga di pekarangan, serta kotak-kotak koleksi yang menampilkan kelompok serangga lain.

Selain koleksi serangga mati, juga mempunyai koleksi serangga hidup yang dapat dilihat langsung oleh pengunjung, antara lain kumbang tanduk, kumbang air, lebah madu, belalang ranting, belalang daun, dan kumbang badak. Di dalam Taman Kupu terdapat sekitar 20 jenis tanaman berbunga yang sering dikunjungi kupu-kupu. Selain itu juga dipelihara beberapa jenis binatang, antara lain tupai Sumatera, tupai Bali, oppusum layang, kadal lidah biru, kancil, dan tarsius. Laboratorium digunakan sebagai sarana penangkaran dan terbuka bagi mahasiswa dan pelajar yang ingin belajar bagaimana mengoleksi, membuat awetan serangga, identifikasi, serta memelihara serangga hidup dan mati.

Museum juga menyediakan layanan untuk menambah pengetahuan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan serangga, misalnya bimbingan umum tentang serangga dan kehidupannya, pemutaran film tentang kehidupan serangga dan penjelasan di ruang audio visual, bimbingan mengawetkan serangga, dan penangkaran serangga (kupu, belalang ranting dan belalang daun), yang dilengkapi dengan perpustakaan.

Museum fauna Indonesia “Komodo” adalah museum yang bertemakan  dunia satwa Indonesia dalam bentuk awetan. Bangunan museum sangat unik karena ruang pameran berbentuk Komodo, jenis reptile purba yang hidup di habitat aslinya Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Museum ini didirikan di atas lahan 10.120 m2 dengan luas bangunan 1.500 m2, dibangun mulai tanggal 1 Oktober 1975 sampai dengan 1 Juli 1976, dan diresmikan pada tanggal 20 April 1978 oleh prsiden Soeharto. Museum Komodo sangat cocok untuk pengunjung usia anak-anak dan pelajar guna melihat kekayaan fauna Indonesia yang disajikan dalam bentuk diorama yang menarik. Tak kurang dari 150 jenis binatang yang sudah diawetkan, diperagakan dalam ruang-ruang kaca di gendung berlantai dua tersebut. Pameran keanekaragaman fauna dari kepulauan Nusantara ini disajikan berdasarkan kelompok persebarannya, yakni dari daerah barat ke timur dan dari pantai ke pegunungan. Dari barat ke timur menunjukan persebaran hewan dari Sumatera sampai Papua, sedangkan dari pantai ke pegunungan menunjukan habitatanya, yakni tempat dimana satwa tersebut hidup.

Peragaan di lantai pertama, pengunjung akan diajak melihat koleksi berbagai jenis binatang mamlia, serangga dan reptilian lengkap dengan kondisi lingkungan alamnya. Binatang mammalia yang dilindungi, ditampilkan untuk mengingatkan apabila tidak dijaga dan dilestarikan akan segera punah, antara lain: harimau, gajah dan beruang. Di dalam vitrin-vitrin disajikan berbagai macam kupu-kupu yang terdapat di bagian barat sampai dengan bagian timur. Berjenis-jenis keong dan kerang, kepiting serta udang dipamerkan mewakili kekayaan fauna laut. Di sudut lain juga dipamerkan binatang beruas seperti kaki seribu, laba-laba dan kalajengking

Gambar ini merupakan view dari museum serangga yang diambil pada sisi kiri museum. Museum ini terletak pada lahan seluas 500 m2, di dalam museum tidak hanya terdapat serangga yang sudah diawetkan, terdapat juga serangga dan kupu-kupu yang masih hidup yang dapat dilihat di belakang

museum yang merupakan taman hidup kupu-kupu.

Gambar ini merupakan finishing dari fasade bangunan museum air tawar yang terdapat jendela yang menyerupai garis-garis pada bagian tubuh serangga di setiap sudut bangunan.

Pada gambar diatas merupakan plafon ruang –ruang museum serangga yang mengikuti pola grid dengan warna yang bernuansa serangga

Terima Kasih 

E D Y  S U T O M O

4TB 01/20308010

Tekhnik Arsitektur Gunadarma

(sumber blog Taman Mini Indonesia Indah)

Konservasi Arsitektur - Rumah Si Pitung

Peninggalan sejarah saat ini sering terlupakan diakibatkan oleh kemajuan jaman yang membuat orang melupakanya khususnya di daerah DKI Jakarta. Banyak bangunan bersejarah yang tidak terawat tempatnya bahkan juga ada yang menghancurkan bangunanya untuk kepentingan perorangan. Bangunan bersejarah yang seharusnya dirawat untuk mengenang tempo dulu, namun kini sudah jarang ditemui. Bangunan bersejarah lebih banyak dihancurkan kemudian dibangun gedung-gedung tinggi dan mall mewah.

Ini Dia Tempat si Pitung Ngumpet. Rumah Si Pitung yang berlokasi di Marunda, ... republika.co.id

Namun diujung Jakarta tepatnya di daerah Marunda, Cilincing, Jakarta utara masih dapat kita temui dan lihat peninggalan bersejarah yaitu Rumah Si Pitung. Disana kita dapat melihat banyak peninggalan dari masyarakat Betawi asli. Suasana angina yang terasa sangatlah sejuk disana karena letaknya yang tidak jauh dengan pantai.

Keunikan dan keaslianya namun sudah kurang terasa apabila kita berkunjung kesana, dikarenakan perenovasian dan peremajaan rumah si Pitung. Namun hanya beberapa bagian saja yang direnovasi seperti mengecat rumahnya, memperbaiki genteng yang bocor dan lantai bangunan yang berlubang hal ini diungkapkan langsung oleh pekerja disana. Apabila ingin berkunjung kesana jangan lupa membawa uang receh yang banyak, karena banyak pengemis yang meminta mulai dari anak kecil hingga orang tua.

Sejarah singkat mengenai si pitung, si Pitung merupakan jagoan Betawi Menurut buku Sejarah Kampung Marunda yang diterbitkan Dinas Pariwisata dan Permuseuman DKI Jakarta. Si pitung sangat kesal dengan Belanda karena ia menganggap bangsa Belanda sangat semena-mena dengan masyarakat pribumi, oleh karena itu ia mencuri orang-orang Belanda yang kaya kemudian uangnya dibagikan kepada fakir miskin.

Beberapa kali Si Pitung ditangkap dan dipenjarakan, tetapi selalu dapat meloloskan diri. Karena itu, ia dijadikan legenda, bisa menghilang dan tidak mempan oleh peluru. Karena aksi-aksinya yang membuat panik penjajah dan keamanan di Batavia terganggu, Belanda pun menugaskan Scehout (pemimpin di kepolisian) memimpin operasi penumpasan. Karena dikhianati salah satu kawannya, Pitung ditembak oleh Scehout Heyne dan pasukannya, dengan peluru emas yang khusus disediakan untuk melawan kesaktiannya. Kemudian mayatnya dimakamkan dengan tubuh terpisah dengan kepala. 

Masjid Si Pitung Pantai Marunda article.wn.com

Untuk menuju Rumah Si Pitung bisa dikatakan tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Hal ini dikarenakan jalannya yang berbelok-belok dan beberapa ruas di seputaran Marunda juga mengecil. Paling mudah ambil saja patokannya, Pelabuhan Tanjung Priok. Dari Situ anda bisa tanya menuju Maruda Center. Lokasi Rumah Si Pitung sekitar dua kilometer dari Marunda Center. Ketika anda sampai di Marunda Center, tanya orang setempat, pasti tahu semua keberadaan Rumah Si Pitung. Hal ini dikarenakan rumah si Pitung sudah dijadikan cagar budaya oleh pemerintah DKI Jakarta.(aji, icon)

Nama kampung di Betawi yang menjadi bagian wilayah Marunda Pulo. Marunda, merupakan daerah di Jakarta yang penduduknya masih melestarikan bangunan rumah tradisional Betawi. Letaknya di pinggir pantai, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Di Marunda terdapat satu istilah yakni nelayan empang untuk menyebut nelayan tambak atau petani tambak. Semula banyak orang Betawi di Kelurahan Marunda berprofesi sebagai nelayan empang. Sebutan ini mencerminkan keakraban mereka dengan laut dan pentingnya pekerjaan dari hasil laut bagi mereka.

Asal Mula Marunda: Legenda nama Marunda terdapat dua versi. Pertama, menurut cerita terjadinya kampung Marunda berawal dari sebuah masjid yang ditunda pembuatannya karena penduduk setempat belum bisa menerima siar agama Islam. Sesuai pesan Syarif Hidayatullah, supaya meninggalkan kampung jika ada konflik akibat siar agama Islam.Ketika penduduk kampung sudah sadar dan memerlukan tempat ibadah, pembangunan masjid dilanjutkan kembali. Masjid itu dinamakan masjid Marunda. Marunda berasal dari kata tunda. Kampung tempat didirikannya masjid diberi nama kampung Marunda.

Kedua, konon nama Marunda berasal dari seorang perampok bernama "Ronda", yang menggarong dan membunuh seorang pedagang kaya Tionghoa, yakni Nuk Eng Cak. Oleh karena itu Ronda diburu oleh Tuan Schot, artinya 'Tuan Kepala Daerah' yang merangkap polisi. Akhirnya Ronda ditangkap dan ditahan dalam penjara di Glodok, yang sampai tahun 70-an masih tampak di belakang Pasar Lindeteves sekarang. Akan tetapi, cerita ini bukan sejarah, karena nama "Marunda" sudah terdapat sejak akhir abad ke-17, sehingga jauh lebih tua dari si Ronda beserta ceritanya itu.

perikatan dalam jasa kontruksi

Hukum Perikatan Dalam Jasa Konstruksi

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan,peristiwa atau keadaan.Oleh karena itu dibentuk undang-undang oleh masyarakat yang diakui dan diberi akibat hukum. Dan dalam pengertiannya perikatan dapat terjadi jika sudah melalui perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Salah satu bentuk dari hukum perikatan adalah kontrak kerja.

Di dalam sebuah kerjasama professional, dibutuhkan yang dinamakan kontrak kerja, sebagai bukti dan pedoman dilaksanakannya kerjasama antara kedua belah pihak. Keuntungan dibuatnya kontrak kerja ialah agar kedua pihak yang bekerja sama dapat menyusun bersama ketentuan di dalam kerja sama tersebut, termasuk sanksi yang akan didapat apabila kontrak tersebut dilanggar.

Sehingga masing-masing pihak dapat menyadari,memahami dan melaksanakan kewajibannya serta mengetahui apa-apa saja yang menjadi haknya dan apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena terdapat hal - hal yang tidak dilaksanakan pihak lainnya,yang sudah tercantum dalam kontrak kerja, maka pihak tersebut dapat memberikan sanksi kepada pihak lainnya yang telah disepakati bersama, dapat pula menuntutnya ke pengadilan.

Kontrak kerja konstruksi

Pada umumnya kontrak menunjuk pada konsep perjanjian atau ikatan antara dua pihak yang saling memiliki hajat yang harus diikat melalui perjanjian. Kata kontrak sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu contract atau overennkomst dalam bahasa belanda yang berarti perjanjian. Di Negara kita Indonesia sendiri perjanjian di atur dalam UU pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Pengertian perjanjian yang lain adalah hubungan subjek hukum yang satu dengan yang laindalam bidang harta kekayaan. di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Dalam pengertian-pengertian tersebut terdapat beberapa unsur, yakni : adanya hubungan hukum, mengenai kekayaan, antara 2 Orang/lebih, memberikan hak, meletakkan kewajiban pada pihak lain, adanya prestasi. Kemudian untuk sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.” Kalau menurut ebook yang saya download di situs pdf, dengan judul hukum jasa konstruksi mengutarakan bahwa, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain, atau dua orang yang berrjanji yang mengakibatkan timbulnya perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak (kreditur berhak menuntut dan debitur berhak memenuhi tuntutan). dan perjanjian atau persetujuan tertulis disebut kontrak.

Tujuan kontrak antara lain:

1. Timbulnya perikatan

2. Suatu perjanjian

3. Undang-Undang

4. Kesusilaan (misalnya: ikatan adat)

5. Perjanjiaan bersifat positif, yaitu ada kesepakatan berbuat/menghasilkan sesuatu.

6. Perjanjian bersifat negative, ada kesepakatan tidak berbuat/menghasilkan sesuatu.

Perikatan harus tertentu dan harus di tentukaan dan juga harus jelas.untuk type kontrak lumpsum, objek tertentu atau tergantung apa yang akan di buat. Sedangkan perikatan atau kontrak type unit price objek ditentukan kemudian.
Objek perikatan tersebut haarus benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara kita Indonesia. Sehingga kalau terjadi masalah pihak penegak hukum bisa langsung bertindak karena sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK JASA KONSTRUKSI

Meskipun dalam pasal 22 UU Jasa Konstruksi telah ditentukan hal-hal yang seharusnya dimuat dalam kontrak, tetapi dalam praktek hak-hak dan kewajiban para pihak masih belum seimbang, Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ketentuan-ketentuan bagi penyedia jasa. Dalam kontrak kewajiban-kewajiban penyedia jasa lebih diutamakan daripada hak-haknya.Sedangkan hak-hak pengguna jasa lebih diutamakan. Misalnya dari segi pembayaran. Di dalam kontrak pada umumnya hanya memuat tata cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak pengguna jasa. Namun jarang sekali yang memuat ketentuan-ketentuan bilamana pengguna jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya, misalnya lalai dalam pembayaran. Bagaimana hak penyedia jasa dimana terdapat kesalahan dalam rencana gambar/spesifikasi sedangkan penyedia jasa dalam menjalankan pekerjaan dibatasi dengan waktu pengerjaan, Bila penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai waktu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana gambar dan spesifikasi, penyedia jasa dikenakan sejumlah sanksi. Contoh lain adalah penyedia jasa berkewajiban dalam memberikan jaminan, terutama jaminan uang muka. Apabila jaminan uang muka tersebut tidak dapat diberikan oleh penyedia jasa, maka pengguna jasa tidak dapat melakukan pembayaran sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas.

Contoh surat perjanjian yang saya dapat

PERJANJIAN KERJA

Antara Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Osaka Nara Dan Sekolah Dasar Sonosewu, Sonopakis, Bantul

Mengenai Rekonstruksi Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta

Pada hari ini Kamis tanggal satu , bulan Nopember, tahun Dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1Ratno Bagus Edy Wibowo: Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Osaka Nara, berkedudukan di 2-6-57 Hommachi, Toyonaka 560-0021, Jepang dalam Perjanjian Kerja ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Osaka Nara (PPI-ON), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2 Syamsudi , S.Pd. : Kepala Sekolah Dasar Sonosewu, Bantul, Yogyakarta, berkedudukan di Sonopakis, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan,Kabupaten Bantul, Yogyakarta 55182, Indonesia dalam Perjanjian Kerja ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Sonosewu, Bantul,Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa proyek rekonstruksi bangunan SD Sonosewu ini merupakan proyek amal (charity project) yang dananya diperoleh dari sumbangan masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia di Jepang yang dikumpulkan oleh mahasiswa Indonesia yang bergabung dalam PPI-ON, dan dana sumbangan khusus dari Toyonaka International Friendship Association (TIFA), yang berkedudukan di 4-7-17-109 Kita Sakurazuka, Toyonaka 560-0022 , Osaka, Jepang.

2. Bahwa dana sumbangan tersebut merupakan ungkapan rasa keprihatinan, empati serta keinginan yang tulus untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Yogyakarta yang mengalami musibah akibat gempa bumi.

3. Bahwa kedudukan PPI-ON berada di Jepang, tidak mempunyai perwakilan di Indonesia sehingga memerlukan institusi di Indonesia yang dapat dipercaya, mau dan mampu melaksanakan pekerjaan rekonstruksi SD Sonosewu tersebut.

4. Bahwa Pihak Kedua, dalam kedudukannya sebagai Kepala Sekolah SD Sonosewu dipandang tepat untuk diserahi tugas sebagai pengelola dan penanggung jawab kegiatan rekonstruksi SD Sonosewu.
5. Bahwa Proposal Teknis tentang “Rekonstruksi Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta” yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah diterima serta disetujui oleh PIHAK KESATU dengan pengertian bahwa jumlah kelas yang akan direkonstruksi bukan 4 (empat) buah namun 3 (tiga) buah karena alasan ketersediaan dana.

Maka kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk membuat suatu perjanjian kerja serta mengikatkan diri dalam melaksanakan perjanjian kerja tersebut dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

PASAL 1

PENGERTIAN

Kata-kata dan atau istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini kecuali kalau ditentukan lain :

1. Perjanjian Adalah perjanjian kerja antara PPI-ON dengan SD Sonosewu mengenai Rekonstruksi Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta.

2. PPI Osaka Nara Adalah Persatuan Pelajar Indonesia di Osaka, yang selanjutnya disebut PPI-ON.

3. Sekolah Dasar Sonosewu, Yogyakarta Adalah sekolah dasar negeri beralamat di Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang pada tanggal 27 Mei 2006 mengalami kerusakan akibat terjadinya gempa bumi yang selanjutnya disebut Sekolah.

4. Pekerjaan Adalah pekerjaan rekonstruksi tiga buah kelas di SD Sonosewu yang didasarkan kepada Proposal Teknis
5. Proposal Teknis Adalah rancangan teknis yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU.

6. PIHAK KETIGA Adalah orang yang disetujui, ditunjuk dan diangkat oleh kedua belah pihak sebagai Ketua Panitia Pendamai untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian

7. Prestasi Pekerjaan Adalah nilai bobot Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA serta dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan disetujui oleh PIHAK KESATU

PASAL 2

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK KESATU yaitu melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir (4) Pasal 1 Perjanjian

PASAL 3

PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Pengendalian Pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan koreksi dilakukan oleh PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis, setiap bulan kepada PIHAK KESATU atas hasil pelaksanaan Pekerjaan.

3. Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini disampaikan pada minggu pertama setiap bulan untuk hasil Pekerjaan bulan sebelumnya

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tahap demi tahap. PIHAK KEDUA belum dapat melanjutkan ke tahap berikutnya sebelum memperoleh persetujuan PIHAK KESATU.

2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sampai selesai 100 % adalah 3.5 bulan terhitung mulai tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berakhir pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2008.

3. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dibagi dalam 2 (dua) tahap,yaitu : Tahap I Prestasi Pekerjaan harus mencapai 50 % (lima puluh persen) dalam waktu 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2007 dan Tahap II , Prestasi Pekerjaan harus mencapai 100 % dalam waktu 48 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

4. Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali terjadi “Kondisi Kahar” sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian atau adanya perintah penambahan volume pekerjaan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, yang mengakibatkan penambahan waktu penyelesaian Pekerjaan.

PASAL 5

KONDISI KAHAR

1. Kondisi Kahar adalah keadaan atau peristiwa yang nyata-nyata di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh atau sebagian Pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Yang termasuk Kondisi Kahar antara lain :

a) Bencana alam : gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin ribut, badai, petir

b) Negara dalam keadaan darurat : perang, pemogokan, huru hara, pemberontakan dan epidemi Kebakaran

c) Kebijakan Pemerintah di bidang moneter

2. Apabila terjadi Kondisi Kahar, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak terjadinya Kondisi Kahar disertai dengan bukti-bukti yang syah .

3. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat menyetujui atau menolak secara tertulis Kondisi Kahar tersebut dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dari PIHAK KEDUA

4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA tentang Kondisi Kahar tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui adanya Kondisi Kahar tersebut.

PASAL 6

MASA PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan atas hasil Pekerjaan ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Pekerjaan selesai dan diterima baik oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kesatu dan selesainya masa pemeliharaan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua.

2. Jika selama masa pemeliharaan ditemukan kerusakan-kerusakan karena kesalahan penggunaan bahan dan atau pemasangan yang tidak sesuai dengan Proposal Teknis, maka PIHAK KEDUA wajib untuk memperbaikinya.

3. Jika perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan tersebut.

4. Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

5. Jika PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan perbaikan tersebut dengan beban biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA

PASAL 7

HARGA BORONGAN PEKERJAAN

1. Jumlah harga borongan Pekerjaan dalam nominal rupiah adalah sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), yang mana jumlah tersebut akan ditransfer dalam mata uang Yen dengan nilai tukar yang berlaku pada saat waktu transfer seperti dimaksud pada pasal 8.

2. Jumlah harga borongan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini sudah mencakup semua pengeluaran PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan semua pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal 7 akan dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Kesatu sebesar 50 % (limapuluh persen) dari harga borongan Pekerjaan atau sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dinyatakan dengan Berita Acara Penerimaan Pembayaran.

2. Pembayaran Kedua sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga borongan Pekerjaan atau sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah Prestasi Pekerjaan mencapai 60 % (enampuluh persen).

3. Pembayaran selanjutnya dibayarkan sesuai Prestasi Pekerjaan yang dicapai dengan bobot minimum 10 % (sepuluh persen)

4. Setelah Prestasi Pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen), keseluruhan pembayaran yang telah dilaksanakan tidak melebihi 95 % (sembilanpuluh lima persen) dari harga borongan Pekerjaan

5. Pembayaran terakhir sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan Pekerjaan atau sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah masa dan kewajiban pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian berakhir dan diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU, dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua.

6. Semua pembayaran tersebut dilaksanakan melalui transfer bank ke nomor rekening 6640-01-014948-53-1 di Bank BRI atas nama SD SONOSEWU.

PASAL 9

KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat peralatan dan upah selama masa pelaksanaan Pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga bahan-bahan, alat peralatan dan upah kecuali jika terjadi kebijakan pemerintah Republik Indonesia di bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan nyata-nyata mengakibatkan kenaikan harga.

PASAL 10

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Penambahan atau pengurangan Pekerjaan dianggap syah jika telah disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Perhitungan biaya penambahan atau pengurangan Pekerjaan didasarkan kepada harga yang disetujui oleh kedua belah pihak

3. Apabila Peraturan yang berhubungan dengan Perjanjian yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang di luar PIHAK KESATU menyebabkan perlu adanya perubahan-perubahan dalam syarat-syarat perjanjian maka perubahan tersebut mengikat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sejak berlakunya Peraturan.

4. Adanya pekerjaan tambah-kurang tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian Pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU

PASAL 11

SANKSI DAN DENDA

1. Penangguhan pembayaran dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PIHAK KEDUA, jika PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban sesuai perjanjian kerja.

2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran oleh PIHAK KESATU disertai penjelasan secara rinci tentang dasar penangguhan;

3. Jika PIHAK KEDUA setelah memperoleh peringatan tertulis dari PIHAK KESATU sampai 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2, Ayat (2) dan (3) Pasal 3 serta Ayat (2) Pasal 6 Perjanjian, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelalaian sebesar 10/00 (1 permil) dari harga borongan Pekerjaan dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam ayat-ayat yang tercantum pada ayat ini.

4. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai tahap sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal 4 Perjanjian maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 10/00 (1 permil) dari harga borongan Pekerjaan

5. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan pada setiap tahap sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal 4 Perjanjian melebihi 50 (limapuluh) hari kalender maka PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada PIHAK KEDUA

6. Tidak ada denda dalam hal terjadi KONDISI KAHAR sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian

7. Perhitungan dan eksekusi denda sebagaimana dimaksud Ayat (3) dan (4) pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU sekaligus pada saat pembayaran terakhir harga borongan Pekerjaan yang pembayarannya akan disetor secara tunai.

PASAL 12

LAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) Pasal 3 Perjanjian

2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU foto-foto dokumentasi yang tersusun dalam album kegiatan proyek tentang pelaksanaan/perkembangan mulai dari awal kegiatan

3. Pada akhir Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU :

a) Gambar pelaksanaan (as built drawing) yang dibuat di atas kertas kalkir sebanyak 1 (satu) eksemplar

b) Laporan Akhir Pekerjaan yang ditulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) eksemplar

c) Soft copy dari Laporan Akhir Pekerjaan

PASAL 13

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA

Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir apabila pelaksanaan Pekerjaan telah selesai dan kedua belah pihak telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu “Panitia Pendamai” yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :

i. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota

ii. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota

iii. PIHAK KETIGA, sebagai Ketua

3. Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak, biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

PASAL 15

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

1. PIHAK KESATU dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja ini tanpa menggunakan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya dalam hal PIHAK KEDUA :

a) Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak berlakunya Perjanjian tidak melaksanakan Pekerjaan

b) Melakukan keterlambatan sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal 11 Perjajian

c) Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan Pekerjaan yang telah dimulai.

d) Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian Pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU.

e) Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU sehubungan dengan Pekerjaan.

f) Denda keterlambatan telah mencapai maksimum 5% dari harga borongan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal 11 Perjanjian

2. Jika terjadi pemutusan Perjanjian, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk Kontraktor lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

3. Jika terjadi pemutusan Perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi kepada PIHAK KESATU, tetapi berhak atas pembayaran Prestasi Pekerjaan yang telah dicapainya.

4. Selain yang tersebut dalam, Ayat (1) pasal ini maka Perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak.

PASAL 16

L A I N – L A I N

Perjanjian ini, dengan rasa saling percaya dan didasari itikad baik dari kedua belah pihak untuk melaksanakannya, ditandatangani di Yogyakarta..

pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA:

Kepala Sekolah Dasar Sonosewu, Bantul, Yogyakarta PIHAK KESATU:

Ketua PPI Osaka Nara

Syamsudi, S. Pd. Ratno Bagus Edy Wibowo